Kabupaten Bogor, 17 Februari 2026 – Memasuki satu tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menyampaikan evaluasi total terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor di berbagai sektor strategis.
Ketua GMPB, M. Ikbal, menilai bahwa sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Bogor masih belum terselesaikan secara optimal, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pengurangan angka pengangguran yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah.
Sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, GMPB menyampaikan 14 tuntutan sebagai berikut:
14 TUNTUTAN GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA BOGOR:
1.Meminta Bupati Bogor menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
2.Mendukung Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas segala bentuk penyimpangan dan dugaan tindak pidana korupsi.
3.Mendesak Bupati Bogor fokus pada pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan secara merata dan berkeadilan.
4.Mengkaji ulang program Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp1,5 miliar per desa agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
5.Meminta DPRD Kabupaten Bogor tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan hingga tingkat RT/RW.
6.Mendesak instruksi kepada dinas terkait untuk segera memperbaiki drainase dan jalan rusak di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
7.Menghentikan pengeluaran anggaran yang tidak berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
8.Mendesak realisasi konkret visi dan misi dalam menurunkan angka pengangguran.
9.Menyelesaikan seluruh sengketa lahan dan aset Pemerintah Daerah secara transparan dan tuntas.
10.Mengaudit seluruh anggaran kegiatan bidang sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan.
11.Memeriksa dan mencopot Ketua Baznas Kabupaten Bogor.
12.Mendorong Aparat Penegak Hukum untuk mengaudit seluruh program SAMISADE.
13.Mengaudit dividen dan keuntungan seluruh BUMD, termasuk PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, PD Pasar Tohaga, PT Sayaga Wisata Bogor, PT PPE, dan BPRS Bogor Tegar Beriman.
14.Mendesak penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi RSUD Parung dan PT PPE apabila telah memenuhi unsur hukum.
GMPB menegaskan bahwa 14 tuntutan ini merupakan bentuk evaluasi total terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor.
Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan perbaikan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang lebih maju, bersih, dan berkeadilan,” tegas M. Ikbal.
Posting Komentar