Kabarpenanusantara.web.id
Klapanunggal, Bogor – 11 Juli 2025 – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) secara kolektif sebesar Rp200.000 yang dilakukan oleh operator sekolah di SMP Negeri Klapanunggal untuk biaya pendaftaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 menjadi sorotan serius masyarakat dan awak media Indonesia News Cover.com (INC). Kasus ini mengundang keprihatinan mengingat kondisi ekonomi yang tengah sulit dan status sekolah yang mendapatkan anggaran pemerintah.
Informasi tersebut diperoleh dari seorang orang tua murid yang enggan disebutkan namanya, menyatakan bahwa dirinya diminta menandatangani surat pernyataan dan membayar pungutan sebesar Rp200 ribu untuk pendaftaran online yang dikelola operator sekolah. “Saya tidak tahu persis uang tersebut digunakan untuk apa. Mungkin untuk akomodasi atau sebagai uang lelah,” ungkap orang tua murid tersebut.
Namun, ketika dikonfirmasi lebih lanjut oleh INC, tidak ada satupun pihak guru atau staf sekolah yang bersedia memberikan penjelasan resmi terkait pungutan tersebut. Kekhawatiran masyarakat bertambah karena banyak orang tua murid yang enggan melapor ke pos pengaduan karena takut mendapatkan intimidasi atau ulah sengaja dipublikasikan.
Jika dihitung secara sederhana, dengan estimasi 200 siswa mendaftar SPMB di SMP Negeri Klapanunggal dan setiap siswa dikenakan pungutan Rp200 ribu, maka potensi dana yang terkumpul mencapai Rp40 juta. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang transparansi penggunaan dana serta legalitas pungutan tersebut.
Fakta ini sangat miris mengingat SMP Negeri Klapanunggal adalah sekolah negeri yang seharusnya telah menerima dana operasional maupun bantuan pemerintah. Praktik pungli di situasi ekonomi yang serba sulit jelas menambah beban keluarga kurang mampu dan merusak citra penyelenggaraan pendidikan publik.
Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Kabupaten Bogor Komisi II dari Fraksi Demokrat, Candra Kusuma, mengaku belum mengetahui adanya pungutan tersebut. Ia menegaskan fokusnya saat ini adalah mendukung pembangunan SMP Negeri 2 Klapanunggal yang diharapkan dapat mengurangi penumpukan calon siswa di SMP Negeri Klapanunggal. “Kami berharap pembangunan SMP baru dapat terwujud pada tahun 2026 agar kualitas pendidikan semakin membaik dan beban pendaftaran dapat diminimalisir,” ujar Candra.
Indonesia News Cover.com mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan pungutan liar ini dan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran. Transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana sekolah sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik pungutan yang merugikan.
Keluarga murid dan masyarakat luas berharap bahwa pihak sekolah dapat lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola dana, sehingga tidak membebani orang tua murid, terutama dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan saat ini.
: yusfa
Posting Komentar