JAKARTA, 17 Januari 2026 – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan penolakan tegas partainya terhadap wacana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penolakan ini disampaikan pada Sabtu (17/1) siang di kantor pusat PDIP Jakarta, sebagai tanggapan terhadap usulan yang muncul dari beberapa elemen yang mengemukakan evaluasi atas pelaksanaan Pilkada langsung yang telah berjalan selama beberapa tahap.
"Kita harus menjaga mandat langsung rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung adalah hasil perjuangan rakyat untuk mendapatkan kesempatan memilih pemimpin daerah yang mereka percayai secara langsung, bukan melalui perantara yang berpotensi menjadi sarana otoritarianisme dan korupsi," ujar Hasto dalam konferensi persnya.
Sebelumnya, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), organisasi sayap Partai Golkar, telah mengemukakan dukungan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD sebagai bentuk evaluasi. Namun, pandangan ini mendapat tanggapan berbeda dari PDIP yang menekankan bahwa sistem langsung lebih mampu menjaga akuntabilitas pemimpin daerah kepada rakyat.
Hasto juga menegaskan bahwa PDIP tetap berkomitmen mendukung reformasi hukum demi terwujudnya keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. "Reformasi hukum harus menguatkan peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bukan sebaliknya mengurangi hak mereka dalam menentukan pemimpinnya," tambahnya.
: Donie
Posting Komentar