Bogor, Januari 2026 – KilasNusantara.id mengungkap dugaan praktik ilegal penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang terjadi di SPBU Cikahuripan, Kabupaten Bogor. Modus operandi yang melibatkan sejumlah oknum operator, pengawas SPBU, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat mengindikasikan jaringan mafia BBM yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
Seorang pelaku berinisial U mengakui secara gamblang aktivitas penimbunan yang dilakukannya dengan menggunakan sepeda motor dan frekuensi hingga empat kali pengisian per hari. Ia mengungkapkan adanya sistem “koordinasi” berupa uang administrasi kepada petugas operator dan pengawas SPBU dengan nominal Rp2.000 setiap pengisian sebesar Rp150.000 agar pengisian berjalan lancar tanpa hambatan. “Rata-rata penimbun lain juga melakukan hal yang sama,” jelas U kepada awak media.
Lebih mengejutkan, U juga mengungkapkan keberadaan perlindungan yang diperoleh dari oknum LSM lokal atas imbalan iuran bulanan sebesar Rp100.000. “Saya sudah dibekingi LSM daerah sini,” tambahnya.
Pelaku lain berinisial W bahkan mengklaim mendapatkan kemudahan dari oknum aparat, termasuk dukungan pengawalan langsung oleh personel TNI. Melalui pesan WhatsApp, W menyatakan, “Malahan saya dianterin sama anak buahnya TNI”.
Pihak manajemen SPBU Cikahuripan memilih bungkam saat dikonfirmasi. Dimas, yang disebut sebagai pengawas SPBU, enggan memberikan komentar terkait pengakuan pelaku maupun dugaan praktik ilegal yang tengah menyebar luas di lingkungan SPBU tersebut.
Perbuatan penimbunan BBM bersubsidi ini melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui UU Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Kejadian ini menjadi sorotan tajam karena selain merugikan negara, juga menimbulkan kelangkaan stok dan ketidakadilan bagi masyarakat kecil yang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Tim media KilasNusantara.id terus melakukan upaya konfirmasi kepada kepolisian setempat dan Pertamina untuk menindaklanjuti permasalahan mafia BBM subsidi ini dan memastikan penegakan hukum berjalan dengan tegas.
:Red
Posting Komentar