Kabarpenenusantara.web.id
Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Bogor – 31 Juli 2025 – Dugaan penyelewengan dan manipulasi dalam pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025 di Desa Karang Asem Timur kembali mencuat ke permukaan, menimbulkan keresahan masyarakat sekaligus mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan yang dijalankan oleh instansi terkait, khususnya Inspektorat.
Investigasi yang dilakukan oleh media Indonesia News Cover (INC) mengungkap fakta yang memprihatinkan terkait keberlangsungan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik. Pembangunan drainase berupa U ditch dengan ukuran 0,30 x 0,30 meter dan panjang 240 meter di wilayah RW 005 yang menghabiskan dana sebesar Rp240.000.000 dinilai tidak sepadan dengan anggaran yang dialokasikan. Selain itu, proyek betonisasi jalan sepanjang 600 meter dengan lebar 2 meter dan tinggi 0,10 meter yang tersebar di lima wilayah RW (001, 002, 003, 004, dan 006) dengan nilai anggaran Rp360.000.000 juga sangat diragukan sesuai dengan spesifikasi dan volume yang terpasang.
Kecurigaan semakin kuat setelah pernyataan dari salah satu warga RW 003 yang enggan disebutkan namanya (inisial R) menyebut bahwa pengerjaan betonisasi tersebut tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa (musdes). “Ada sejumlah jalan desa yang diusulkan untuk dibetonisasi dalam musdes, namun ternyata tidak terlaksana. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan keseriusan pelaksanaan proyek,” ujar R dengan nada kecewa.
Media INC mendatangi kantor desa untuk meminta klarifikasi terkait isu ini. Sayangnya, saat konfirmasi dilakukan terhadap Sekretaris Desa Karang Asem Timur, Agung, yang bersangkutan terlihat menghindar dengan dalih sedang sibuk dan mengarahkan untuk bertemu kepada Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Yudistira, yang pada gilirannya menyatakan tidak mengetahui detail pelaksanaan pembangunan karena tugasnya hanya terbatas pada pengelolaan bantuan sosial. Upaya menghubungi Kepala Desa Sony melalui aplikasi pesan instan juga tidak mendapat respons hingga saat berita ini dirilis.
Kondisi ini semakin menimbulkan kekecewaan masyarakat, menunjukkan lemahnya koordinasi internal, rendahnya transparansi, dan indikasi lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan dana Bankeu di tingkat desa. Ketidaksesuaian antara data fisik yang ada di lapangan dengan alokasi anggaran, serta ketidakjelasan tanggung jawab aparatur desa dalam menjawab pertanyaan publik, menimbulkan dugaan kuat pelanggaran dan potensi korupsi.
Pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Bogor yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan tata kelola keuangan dan pembangunan berjalan sesuai regulasi, dinilai hanya formalitas. Tidak ada langkah signifikan untuk mencegah dan mengendalikan potensi penyimpangan sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.
Masyarakat Desa Karang Asem Timur menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana Bankeu. “Dana ini bersumber dari uang rakyat, jadi harusnya benar-benar dipakai secara tepat sasaran dan berkualitas,” kata sejumlah warga.
Indonesia News Cover (INC) menegaskan komitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Melalui liputan investigasi yang mendalam, INC berharap dapat membuka ruang dialog bagi pemerintah desa, inspektorat, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mewujudkan pembangunan yang benar-benar bermakna dan berkeadilan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Karang Asem Timur terkait dugaan manipulasi dan penyelewengan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur Bankeu tersebut.
Kami mengimbau pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas guna menjaga kepercayaan publik dan mencegah terulangnya praktek penyimpangan dana publik di daerah lain.
:Yus
Posting Komentar