KABARTPENANUSANTARA.WEB.ID
Desa dan kecamatan Klapanunggal mendadak terkenal bahkan di tingkat nasional akibat dua kejadian yang viral di Media Sosial, pertama kejadian beredar nya tindakan pungli berkedok permohonan bantuan THR yang di lakukan oleh pemerintah Desa Klapanunggal, surat permohonan THR tersebut beredar ke beberapa perusahaan yang ada di Klapanunggal dan di tandatangani langsung oleh sang kepala Desa nya yakni Ade Endang Sarifudin alias Gonon, dalam surat permohonan THR yang di edarkan tertera nilai nominal yang di mohonkan dengan angka yang sangat fantastis sebesar Rp 165.000.000 peristiwa ini menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sehingga makin viral karena berita nya tayang di berbagai media mainstream nasional dan sudah barang tentu di berbagai media sosial
Belum reda masalah Kepala Desa Klapanunggal tidak lama berselang viral lagi surat serupa yang di edarkan oleh Satpol-PP kecamatan Klapanunggal yang dalam surat tersebut di sebutkan untuk biaya pengamanan pra dan pasca perayaan Idzul Fitri dan di tandatangani langsung oleh kepala Unit Satpol-PP kecamatan Klapanunggal, sungguh tak habis fikir dengan tindakan para oknum pejabat tersebut yang seolah-olah tidak menganggap atau pura pura tidak tahu adanya larangan dari pimpinan mereka yakni Gubernur Jawa Barat
Himbauan dan larangan untuk meminta dan memberi THR kepada ORMAS, LSM dan lembaga lain secara massif sudah di sampaikan oleh KDM Gubernur Jawa Barat di berbagai platform media sosial sampai pada akhirnya di keluarkan surat edaran resmi, seharusnya sebagai seorang pejabat publik harus peka dan tanggap terhadap himbauan dan larangan dari pimpinan nya, bukan malah pura pura bego atau pura pura tidak tahu karena secara logika dan nalar yang sehat " kalau ormas, LSM dan awak media saja tidak di perbolehkan meminta THR apa lagi mereka yang pejabat
Rentetan kejadian di atas semakin memperburuk citra aparatur pemerintah di kabupaten Bogor, khusus nya di kecamatan Klapanunggal terutama dalam hal kepatuhan terhadap pimpinan nya, Gubernur Jawa Barat dalam hal ini, atau mungkin memang ada niat untuk mengabaikan Instruksi Gubernur tersebut sehingga pantas membuat Gubernur Dedi Mulyadi murka dan geram sampai sampai harus melaporkan tindakan oknum pejabat tersebut ke pihak kepolisian bahkan bukan ke Kapolres Bogor, malahan langsung ke Kapolda Jawa Barat, berarti peristiwa ini menjadi perhatian penting dari Gubernur, berbagai pihak berharap agar supaya pihak yang berwenang segera menindaklanjuti Instruksi Gubernur untuk melakukan proses hukum kepada oknum pejabat tersebut sebagaimana yang telah di lakukan kepada preman Cikiwul Bekasi demi terciptanya keadilan dan kesetaraan di mata hukum alias Equality before the law, dalam keterangan kepada awak media Gubernur Jawa Barat KDM menyampaikan bahwa mudah mudahan tidak lama lagi akan segera di ambil tindakan hukum terhadap oknum pejabat tersebut, demikian beliau sampaikan saat berbincang dengan awak media di kesempatan acara open house di kediaman ketua MPR Ahmad Muzani
Tim
Posting Komentar