Hadiri Reses anggota DPRD kabupaten Bogor Dapil II Kepala Desa Sukaharja sampaikan keluhan tentang permasalahan tanah di Desa nya dan di Desa Sukamulya

Kabarpenanusantara.web.id

  Pada hari Senin tanggal 17 februari 2025 anggota DPRD kabupaten Bogor Dapil II yakni yang berasal dari daerah Bogor Timur mengadakan Reses di kecamatan Sukamakmur yang bertempat di Green Villa Desa Wargajaya 

  Hampir semua anggota DPRD kabupaten Bogor Dapil II hadir pada kesempatan kali ini hanya satu orang anggota DPRD yang berhalangan hadir yakni Muad Chalim dari PDIP, acara reses di awali dengan pemaparan atau sambutan dari Camat Sukamakmur Bapak Bakri Hasan, kemudian mewakili rombongan anggota Dewan, sambutan di sampaikan oleh ketua rombongan nya yaitu Junaedi Samsudin dari PPP 

  Saat tiba sesi dialog atau tanya jawab kepala Desa Sukaharja Atikah menyampaikan keluhan perihal masalah pertanahan yang terjadi di Desa nya dan juga di Desa Sukamulya yakni tentang adanya pemblokiran dari Bank Indonesia/ BI atas lahan tanah yang ada di kedua Desa tersebut, ketika hal ini kami konfirmasi ke Camat Sukamakmur beliau membenarkan " Betul pemblokiran Pajak PPh dan BPHTB di lakukan oleh Kejaksaan agung karena di kedua Desa tersebut ada aset tanah sitaan Bank Indonesia /BI yang berjumlah kurang lebih 800 hektaran di dua Desa dan sedang dalam proses verifikasi " blokir yang di maksud adalah bahwa di kedua Desa tersebut untuk sementara waktu tidak di perbolehkan adanya peralihan hak atas tanah alias tidak di perbolehkan adanya jual beli maupun balik nama SPPT, perihal ini di benarkan oleh kepala Desa Sukamulya Komar yang Desa nya juga terkena dampak dari adanya pemblokiran tersebut 

  Dengan adanya hal ini jelas merugikan warga Desa kami Pak karena kami tidak bisa melakukan kegiatan jual beli tanah padahal kadang kadang ada warga yang butuh untuk menjual tanahnya karena punya keperluan, sementara kami sendiri dari pemerintah Desa sudah berupaya agar urusan pemblokiran ini bisa segera di selesaikan sudah lima kali kami berkirim surat ke Bappenda dalam hal ini, makanya tadi juga kami di wakili oleh Bu Kades Sukaharja menyampaikan permohonan agar kiranya anggota Dewan wakil kita dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini 

  Untuk Desa Sukaharja di samping ada permasalahan pemblokiran oleh BI ada juga masalah lain yang menyangkut tanah milik warga yakni adanya temuan lahan tanah milik warga kami yang masuk ploting IPB dan sudah menjadi sertifikat atas nama IPB memang benar pihak IPB pernah membeli atau membebaskan tanah di Desa Sukaharja seluas puluhan hektar tapi yang jadi masalah adalah adanya lahan tanah milik warga kami yang masuk ploting IPB untuk itu mohon juga kepada anggota Dewan yang terhormat agar supaya bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini demikian tutup Bu Atikah kades Sukaharja 

  Sonif ( INC News )